Tag Archives: UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

P – Perdagangan (1-6)

“Perdagangan (1) adalah kegiatan usaha membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.” (Pasal 1 Huruf j UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). “Perdagangan (2) adalah kegiatan usaha membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.” (Pasal 1 Huruf d Angka 2 Huruf j UU Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). “Perdagangan (3) adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). “Perdagangan (4) adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). “Perdagangan (5) adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). “Perdagangan (6) adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.” (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan).

 

Tagged , , , , , , , , ,

P – Penyerahan Jasa Kena Pajak (1-4)

“Penyerahan Jasa Kena Pajak (1) adalah kegiatan melaksanakan pemberian Jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya termasuk Jasa Kena Pajak yang dilakukan untuk kepentingan sendiri.” (Pasal 1 Huruf g UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). “Penyerahan Jasa Kena Pajak (2) adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f, termasuk Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak.” (Pasal 1 Huruf d Angka 2 Huruf g UU Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). “Penyerahan Jasa Kena Pajak (3) adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). “Penyerahan Jasa Kena Pajak (4) adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Pen-jualan Atas Barang Mewah).

Tagged , , , , , , ,