Tag Archives: UU Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan

P – Perusahaan (1-14)

“Perusahaan (1) adalah bangunan yang dipakai oleh pengusaha untuk menyiapkan tembakau untuk dijual eceran.” (Pasal 1 Huruf  g UU Nomor 28 Tahun 1947 Tentang Peraturan Cukai atas Tembakau yang belum dikenakan Cukai Menurut Stbl. 1932 No. 517 (Tabaksaccijnsordonnatie)). “Perusahaan (2) adalah perusahaan perusahaan, baik milik Negara maupun bukan dan jawatan-jawatan Negeri yang mempekerjakan seorang buruh atau lebih.” (Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi UU Dasar Sementara Republik Indonesia). “Perusahaan (3) adalah suatu gabungan antara usaha dan alat-alat untuk menciptakan barang-barang dan/atau jasa-jasa.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing). “Perusahaan (4) adalah pengusaha bukan warganegara Indonesia asing atau badan hukum yang dianggap asing oleh Dewan, yang memiliki perusahaan seluruhnya atau sebagian.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing). “Perusahaan (5) adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.” (Pasal 1 Huruf a UU Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan). “Perusahaan (6) adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.” (Pasal 1 Huruf b UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan). “Perusahaan (7) adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.” (Pasal 1 Huruf c UU Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri). “Perusahaan (8) adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja). “Perusahaan (9) adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan). “Perusahaan (10) adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan). “Perusahaan (11) adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh). “Perusahaan (12) adalah a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). “Perusahaan (13) adalah a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). “Perusahaan (14) adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan).

 

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

P – Pengusaha (1-18)

“Pengusaha (1) adalah barang-siapa yang menyiapkan tembakau untuk dijual eceran.” (Pasal 1 Huruf  f UU Nomor 28 Tahun 1947 Tentang Peraturan Cukai atas Tembakau yang belum dikenakan Cukai Menurut Stbl. 1932 No 517 (Tabaksaccijnsordonnatie)). “Pengusaha (2) adalah setiap yang menjalankan perusahaan atau pekerjaan bebas di Indonesia.” (Pasal 2 Angka 1 ke-1 UU Nomor 25 Tahun 1953 Tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950 dan UU Darurat No. 38 Tahun 1950 Tentang Tambahan dan Perubahan UU Pajak Peredaran 1950 Sebagai UU). “Pengusaha (3) adalah perseorangan atau badan hukum yang memiliki perusahaan seluruhnya atau sebagian.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing). “Pengusaha (4) adalah (a) orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; (b) orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; (c) orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia.” (Pasal 1 Angka 3 Huruf a-c UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja). “Pengusaha (5) adalah (1) Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri. (2) Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. (3) Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang berkedudukan di luar Indonesia.” (Pasal 1 Huruf b Angka 1-3 UU Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan). “Pengusaha (6) adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.” (Pasal 1 Huruf c UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan). “Pengusaha (7) adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, atau melakukan usaha jasa.” (Pasal 1 Huruf k UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). “Pengusaha (8) adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.” (Pasal 1 Huruf b UU Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri). “Pengusaha (9) adalah (a) orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; (b) orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; (c) orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagai-mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.” (Pasal 1 Angka 3 Huruf a-c UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja). “Pengusaha (10) adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.” (Pasal 1 Huruf d Angka 2 Huruf k UU Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). “Pengusaha (11) adalah (a) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; (b) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; (c) orang Perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.” (Pasal 1 Angka 4 Huruf a-c UU Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan). “Pengusaha (12) adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983). “Pengusaha (13) adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). “Pengusaha (14) adalah a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh). “Pengusaha (15) adalah a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). “Pengusaha (16) adalah a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). “Pengusaha (17) adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). “Pengusaha (18) adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah).

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Advertisements