Tag Archives: UU Nomor 6 Tahun 1997 Tentang APBN Tahun 1997/1998

S – Subsektor (1-11)

“Subsektor (1) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995). “Subsektor (2) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 2 Tahun 1995 Tentang APBN Tahun 1995-1996). “Subsektor (3) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997). “Subsektor (4) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 6 Tahun 1997 Tentang APBN Tahun 1997/1998). “Subsektor (5) adalah kumpulan Program.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999). “Subsektor (6) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000). “Subsektor (7) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 2 Tahun 2000 Tentang APBN Tahun 2000). “Subsektor (8) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001). “Subsektor (9) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002). “Subsektor (10) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003). “Subsektor (11) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004).

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

S – Sisa Kredit Anggaran (1-15)

“Sisa Kredit Anggaran (1) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Anggaran 1994 /1995). “Sisa Kredit Anggaran (2) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 2 Tahun 1995 Tentang APBN Tahun 1995-1996). “Sisa Kredit Anggaran (3) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997). “Sisa Kredit Anggaran (4) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 6 Tahun 1997 Tentang APBN Tahun 1997/1998). “Sisa Kredit Anggaran (5) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999). “Sisa Kredit Anggaran (6) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembanguan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000). “Sisa¬†Kredit Anggaran (7) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 2 Tahun 2000 Tentang APBN Tahun 2000). “Sisa Kredit Anggaran (8) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001). “Sisa Kredit Anggaran (9) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran berjalan.” (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002). “Sisa Kredit Anggaran (10) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir Tahun Anggaran.” (Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003). “Sisa Kredit Anggaran (11) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004). “Sisa Kredit Anggaran (12) adalah sisa kewajiban pembiayaan program-program pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005). “Sisa Kredit Anggaran (13) adalah sisa kewajiban pembiayaan program-program pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006). “Sisa Kredit Anggaran (14) adalah sisa kewajiban pembiayaan program-program pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007). “Sisa Kredit Anggaran (15) adalah sisa kewajiban pembiayaan program-program pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008).

 

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Advertisements