Tag Archives: UU Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

K – Kehutanan (1-3)

“Kehutanan (1) adalah kegiatan-kegiatan yang bersangkut paut dengan hutan dan pengurusannya.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan). “Kehutanan (2) adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan). “Kehutanan (3) adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan).

Advertisements
Tagged , , , ,

K – Kawasan Hutan (1-4)

“Kawasan Hutan (1) adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan). “Kawasan Hutan (2) adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan yang telah ditetapkan untuk dijadikan hutan.” (Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan). “Kawasan Hutan (3) adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan). “Kawasan Hutan (4) adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan).

Tagged , , , ,
Advertisements