Tag Archives: UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

P – Pengadilan Khusus (1-4)

“Pengadilan Khusus (1) adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). “Pengadilan Khusus (2) adalah pengadilan yang mem-punyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum). “Pengadilan Khusus (3) adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). “Pengadilan Khusus (4) adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha).

Advertisements
Tagged , , , , , , ,

M – Mahkamah Konstitusi (1-4)

“Mahkamah Konstitusi (1) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi). “Mahkamah Konstitusi (2) adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). “Mahkamah Konstitusi (3) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi). “Mahkamah Konstitusi (4) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang).

Tagged , , , , , , ,
Advertisements