Tag Archives: UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan

O – Otonomi Daerah (1-5)

“Otonomi Daerah (1) adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Pasal 1 Huruf c UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah). “Otonomi Daerah (2) adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah). “Otonomi Daerah (3) adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan). “Otonomi Daerah (4) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). “Otonomi Daerah (5) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).

Tagged , , , , , , , ,

K – Keistimewaan

“Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan).

Tagged , , , ,