Tag Archives: UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

W – Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (1-2)

“Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara (1) adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara). “Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (2) adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kabupaten Mata Uang).

Advertisements
Tagged , , , , ,

P – Perjanjian Internasional (1-3)

“Perjanjian Internasional (1) adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri). “Perjanjian Internasional (2) adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional). “Perjanjian Internasional (3) adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hokum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara).

Tagged , , , , , ,
Advertisements