Tag Archives: UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

P – Penyelenggara Negara (1-3)

“Penyelenggara Negara (1) adalah Pejabat Negara yang men-jalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). “Penyelenggara Negara (2) adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia). “Penyelenggara Negara (3) adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis).

Tagged , , , , , ,

K – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

“Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis).

Tagged , , , ,