Tag Archives: UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

S – Surat Izin Pengerahan (1-2)

“Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP (1) adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri). “Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP (2) adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri).

Advertisements
Tagged , , , , ,

S – Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (1-2)

“Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI (1) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.” (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri). “Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI (2) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.” (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri).

Tagged , , , , ,
Advertisements