Tag Archives: UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

S – Setiap Orang (1-41)

“Setiap Orang (1) adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.” (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan). “Setiap Orang (2) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). “Setiap Orang (3) adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia). “Setiap Orang (4) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). “Setiap Orang (5) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). “Setiap Orang (6) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). “Setiap Orang (7) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). “Setiap Orang (8) adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.” (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). “Setiap Orang (9) adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.” (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional). “Setiap Orang (10) adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia). “Setiap Orang (11) adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). “Setiap Orang (12) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian). “Setiap Orang (13) adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.” (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). “Setiap Orang (14) adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.” (Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia). “Setiap Orang (15) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 61 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran). “Setiap Orang (16) adalah orang perseorangan atau Korporasi.” (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara). “Setiap Orang (17) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis). “Setiap Orang (18) adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi). “Setiap Orang (19) adalah orang perseoran atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 55 UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan). “Setiap Orang (20) adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.” (Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan). “Setiap Orang (21) adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.” (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan). “Setiap Orang (22) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 27 UU Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Metereologi, Klimatologi Dan Geofisika). “Setiap Orang (23) adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” (Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup). “Setiap Orang (24) adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). “Setiap Orang (25) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). “Setiap Orang (26) adalah orang perseorangan atau Korporasi.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). “Setiap Orang (27) adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.” (Pasal 1 Angka 35 UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya). “Setiap Orang (28) adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura). “Setiap Orang (29) adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.” (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial). “Setiap Orang (30) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kabupaten Mata Uang). “Setiap Orang (31) adalah orang perseorangan atau badan hukum.” (Pasal 1 Angka  19 UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang). “Setiap Orang (32) adalah orang perseorangan atau badan hukum.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara). “Setiap Orang (33) adalah orang perseorangan atau badan hukum.” (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun). “Setiap Orang (34) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan). “Setiap Orang (35) adalah orang perseorangan atau badan hukum.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). “Setiap Orang (36) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme). “Setiap Orang (37) adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” (Pasal 1 Angka 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). “Setiap Orang (38) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian).  “Setiap Orang (39) adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.” (Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan). “Setiap Orang (40) adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” (Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).  “Setiap Orang (41) adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” (Pasal 1 Angka 17Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).



Advertisements
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

P – Pengadilan (1-10)

“Pengadilan (1) adalah (a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; (b) Pengadilan Umum bagi lainnya.” (Pasal 63 Angka 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). “Pengadilan (2) adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum). “Pengadilan (3) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). “Pengadilan (4) adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). “Pengadilan (5) adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer).  “Pengadilan (6) adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan). “Pengadilan (7) adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). “Pengadilan (8) adalah peng-adilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum). “Pengadilan (9) adalah pengadilan agama dan peng-adilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). “Pengadilan (10) adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha).

 

Tagged , , , , , , , , , , , , ,
Advertisements