Penelitihukum.org

“Pembeli (1) adalah orang kepada siapa penyerahan barang berlaku.” (Pasal 2 Angka 1 ke-2 UU Nomor 35 Tahun 1953 Tentang Penetapan UU Darurat No. 19 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Penjualan (Lembaran Negara No. 94 Tahun 1951) Sebagai UU). “Pembeli (2) adalah orang atau badan yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak.” (Pasal 1 Huruf r UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). “Pembeli (3) adalah orang pribadi atau badan atau instansi Pemerintah yang menerimaatau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atauseharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.” (Pasal 1 Huruf d Angka 2 Huruf r UU Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). “Pembeli (4) adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.” (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). “Pembeli (5) adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajaktersebut.” (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah).