Tag Archives: UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

P – Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (1-3)

“Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (1) adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah). “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (2) adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.” (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (3) adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan).

Tagged , , , , , ,

P – Peraturan Kepala Daerah (1-2)

“Peraturan Kepala Daerah (1) adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.” (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). “Peraturan Kepala Daerah (2) adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

Tagged , , , , ,