Tag Archives: UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

T – Tugas Pembantuan (1-4)

“Tugas Pembantuan (1) adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.” (Pasal 1 Huruf d UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah). “Tugas Pembantuan (2) adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah). “Tugas pembantuan (3) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). “Tugas Pembantuan (4) adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan).

Tagged , , , , , , ,

P – Pinjaman Daerah (1-3)

“Pinjaman Daerah (1) adalah semua transaksi yang meng-akibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.” (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah). “Pinjaman Daerah (2) adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.” (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). “Pinjaman Daerah (3) adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.” (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan).

Tagged , , , , , ,