Tag Archives: UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

T – Tergugat (1-3)

“Tergugat (1) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). “Tergugat (2) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.” (Pasal 1 Angka 38 UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer).  “Tergugat (3) adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha).

Advertisements
Tagged , , , , , ,

T – Terdakwa (1-2)

“Terdakwa (1) adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.” (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). “Terdakwa (2) adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.” (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer).

Tagged , , , , ,
Advertisements