Tag Archives: UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

P – Perjanjian Arbitrase

“Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitarse tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Advertisements
Tagged , , , ,

P – Pengadilan Negeri (1-5)

“Pengadilan Negeri (1) adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat di mana dilakukan pelaksanaan surat paksa.” (Pasal 1 Huruf d UU Nomor 19 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84 Sebagai Undang-Undang)). “Pengadilan Negeri (2) adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). “Pengadilan Negeri (3) adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.” (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). “Pengadilan Negeri (4) adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). “Pengadilan Negeri (5) adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa).

Tagged , , , , , , , ,
Advertisements