Tag Archives: UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

T – Tanggal Dikirim (1-3)

“Tanggal Dikirim (1) adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat atau keputusan atau putusan disampaikan secara langsung.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak). “Tanggal Dikirim (2) adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.” (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak). “Tanggal Dikirim (3) adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.” (Pasal 1 Angka 40 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).

Advertisements
Tagged , , , , , ,

T – Tahun Pajak (1-11)

“Tahun Pajak (1) adalah jangka waktu satu tahun takwim atau satu tahun buku.” (Pasal 1 Huruf d UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). “Tahun Pajak (2) adalah tahun takwim, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.” (Pasal 12 Angka 1 UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan). “Tahun Pajak (3) adalah jangka waktu satu tahun takwim.” (Pasal 8 Angka 1 UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan). “Tahun Pajak (4) adalah jangka waktu satu tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.” (Pasal 1 Angka 1 Huruf d UU Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). “Tahun Pajak (5) adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.” (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). “Tahun Pajak (6) adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983). “Tahun Pajak (7) adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.” (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). “Tahun Pajak (8) adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). “Tahun Pajak (9) adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.” (Pasal 1 Angka 47 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). “Tahun Pajak (10) adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.” (Pasal 82 Angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). “Tahun Pajak (11) adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.” (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak).


Tagged , , , , , , , , , , , , ,
Advertisements