Tag Archives: UU Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

P – Peraturan Kepolisian (1-2)

“Peraturan Kepolisian (1) adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sifatnya mengikat seluruh warga masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). “Peraturan Kepolisian (2) adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Advertisements
Tagged , , , , ,

P – Penyidikan (1-4)

“Penyidikan (1) adalah serang-kaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta meng-umpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). “Penyidikan (2) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). “Penyidikan (3) adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer). “Penyidikan (4) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Tagged , , , , , , ,
Advertisements