Tag Archives: UU nomor 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi

R – Restitusi (1-3)

“Restitusi (1) adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” (Pasal 35 UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia). “Restitusi (2) adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). “Restitusi (3) adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.” (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Tagged , , , , , ,

R – Rekonsiliasi

“Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).

Tagged , , , ,