Tag Archives: UU Nomor 23 Tahun 1953 Tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan

P – Pengurus (1-6)

“Pengurus (1) adalah diwajibkan memimpin perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, seluruhnya atau memimpin sebagian dari perusahaan itu yang berdiri sendiri.” (Pasal 5 UU Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi UUD Sementara Republik Indonesia). “Pengurus (2) adalah orang yang dibebani pimpinan dengan langsung seluruh perusahaan atau suatu bagian yang berdiri sendiri.” (Pasal 1 Huruf b UU Nomor 23 Tahun 1953 Tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan). “Pengurus (2) adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang mempunyai kewajiban melaksanakan keputusan rapat anggauta dan kewajiban-kewajiban lain yang menjadi akibat dari ketentuan-ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.” (Pasal 15 UU Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian). “Pengurus (3) adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja). “Pengurus (4) adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.” (Pasal 1 Huruf c UU Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan). “Pengurus (5) adalah pengurus Dana Pensiun.” (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun). “Pengurus (6) adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar,  termasuk mereka yang  dalam  kenyataannya memiliki  kewenangan  dan  ikut memutuskan  kebijakan  korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.” (Pasal 20 Angka 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Tagged , , , , , , , , ,

M – Membangun Perusahaan

“Membangun Perusahaan adalah (menyuruh) mulai menjalankan atau sesudahnya penghentian mulai lagi menjalankan perusahaan.” (Pasal 1 Huruf c UU Nomor 23 Tahun 1953 Tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan).

Tagged , , , ,