Tag Archives: UU Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

P – Pajak Perdagangan Internasional (1-17)

“Pajak Perdagangan Internasional (1) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pungutan (pajak) ekspor.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 2 Tahun 2000 Tentang APBN Tahun 2000). “Pajak Perdagangan Internasional (2) adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari bea masuk dan pungutan (pajak) ekspor.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 35 Tahun 2000 Tentang APBN Tahun 2001). “Pajak Perdagangan Internasional (3) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002). “Pajak Perdagangan Internasional (4) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003). “Pajak Perdagangan Internasional (5) adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004). “Pajak Perdagangan Internasional (6) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005). “Pajak Perdagangan Internasional (7) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006). “Pajak Perdagangan Internasional (8) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari beamasuk dan pajak/pungutan ekspor.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007). “Pajak Perdagangan Internasional (9) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008). “Pajak Perdagangan Internasional (10) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009). “Pajak Perdagangan Internasional (11) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.”  (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009). “Pajak Perdagangan Internasional (12) adalah semua penerimaan negara yang berasal dan bea masuk dan bea keluar.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010). “Pajak Perdagangan Internasional (13) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.” (Pasal 1 Angka 1 ke-4 UU Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010). “Pajak Perdagangan Internasional (14) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011). “Pajak Perdagangan Internasional (15) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011). “Pajak Perdagangan Internasional (16) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011). “Pajak Perdagangan Internasional (17) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012). Pajak perdagangan internasional (18)  adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.” (Pasal 1 Angka 5 UU No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012).

Undang-undang:

UU No. 4 Tahun 2012 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012

Sumber: http://www.dpr.go.id

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

B – Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi (1-13)

“Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi (1) adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga, sesuai dengan program-program yang akan dijalankan.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005). “Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi (2) adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga, sesuai dengan program-program yang akan dijalankan.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006). “Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi (3) adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga, sesuai dengan program-program yang akan dijalankan.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007). “Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi (4) adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga, sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah yang akan dijalankan.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008). “Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi (5) adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga, sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah yang akan dijalankan.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009). “Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi (6) adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga, sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah yang akan dijalankan.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Ang-garan 2009). “Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi (7) adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga (K/L), sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah yang akan dijalankan.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010). “Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi (8) adalah belanja Pe-merintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga (K/L), sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan dijalankan.” (Pasal 1 Angka 1 ke-9 UU Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010). “Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi (9) adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada ke-menterian negara/lembaga (K/L), sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah yang akan dijalankan.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011). “Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi (10) adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga (K/L), sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah yang akan dijalankan.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011). “Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi (11) adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011). “Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi (12) adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara /Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012). “Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi (12) adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.” (Pasal 1 Angka 9 UU No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016). “Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi (13) adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.” (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017).

Undang-undang:

UU No. 4 Tahun 2012 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012

Sumber: http://www.dpr.go.id  http://www.setneg.go.id

Lihat juga: PETUNJUK MENGGUNAKAN PENELITIHUKUM.ORG

Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,
Advertisements