Tag Archives: UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

P – Panitia Seleksi

“Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden yang bertugas untuk memilih dan menetapkancalon anggota Dewan Komisioner untuk disampaikan kepada Presiden.” (Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan).

Tagged , , , ,

O – Otoritas Jasa Keuangan (1-5)

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK (1), adalah lembaga yang independen dan bebasdari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan). “OJK (2) adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 2 Angka 2 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan). “Otoritas Jasa Keuangan (3) adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.” (Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro).  “Otoritas Jasa Keuangan (4) adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.” (Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan).  “Otoritas Jasa Keuangan (5) adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.” (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan).



Tagged , , , , , , ,