Tag Archives: UU Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

S – Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (1-2)

“Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang dapat disingkat SSB (1) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan). “Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (2) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Advertisements
Tagged , , , , ,

S – Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil (1-2)

“Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, yang dapat disingkat SKBN (1) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan). “Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nihil (2) adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Tagged , , , , ,
Advertisements