Tag Archives: UU nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran

P – Perairan Indonesia (1-5)

“Perairan Indonesia (1) adalah perairan yang meliputi laut wilayah, perairan kepulauan, perairan pedalaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), serta perairan daratan.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran). “Perairan Indonesia (2) adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia). “Perairan Indonesia (3) adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.” (Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). “Perairan Indonesia (4) adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran). “Perairan Indonesia (5) adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.” (Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).

Tagged , , , , , , , ,

P – Pemimpin Kapal

“Pemimpin Kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh nahkoda.” (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran).

Tagged , , , ,