Tag Archives: UU Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

P – Prinsip Syariah (1-4)

“Prinsip Syariah (1) adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).” (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan). “Prinsip Syariah (2) adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). “Prinsip Syariah (3) adalah pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional.” (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia). “Prinsip Syariah (4) adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan).

Sumber: www.setneg.go.id

Advertisements
Tagged , , , , , , ,

P – Penjaminan (1-5)

“Penjaminan (1) adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Kecil oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil). “Penjaminan (2) adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah). “Penjaminan (3) adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada kreditornya.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia). “Penjaminan (4) adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.” (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan).  “Penjaminan (5) adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.” (Pasal 1 Angka  31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).


Tagged , , , , , , , , , ,
Advertisements