Tag Archives: UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

R – Restrukturisasi

“Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.” (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara).

Advertisements
Tagged , , , ,

R – Rapat Umum Pemegang Saham (1-3)

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS (1) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas). “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya Disebut RUPS (2) adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.” (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara). “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS (3) adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

Tagged , , , , , ,
Advertisements