Tag Archives: UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

S – Surat Paksa (1-6)

“Surat Paksa (1) adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850).” (Pasal 1 Huruf p UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). “Surat Paksa (2) adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850).”  (Pasal 1 Angka 1 Huruf p UU Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). “Surat Paksa (3) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). “Surat Paksa (4) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.” (Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983). “Surat Paksa (5) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). “Surat Paksa (6) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.” (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Tagged , , , , , , , , ,

R – Risalah Lelang (1-2)

“Risalah Lelang (1) adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku.” (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). “Risalah Lelang (2) adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.” (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa).

Tagged , , , , ,