Tag Archives: UU Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

K – Keputusan (1-3)

“Keputusan (1) dapat diartikan juga peraturan.” (Pasal 2 Huruf i UU Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia). “Keputusan (2) adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak). “Keputusan (3) adalah suatu penetapan ter-tulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak).

Tagged , , , ,

G – Gabungan Atau Penggabungan

“Gabungan atau Penggabungan adalah persatuan dan penyatuan yang merupakan kesatuan, tidak berbentuk atau bersifat federasi.” (Pasal 2 Huruf g UU Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia).

Tagged , , ,