Tag Archives: UU Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

S – Surat Tagihan Pajak (1-4)

“Surat Tagihan Pajak (1) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa bunga dan denda administrasi.” (Pasal 1 Huruf j UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). “Surat Tagihan Pajak (2) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.” (Pasal 1 Angka 1 Huruf j UU Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). “Surat Tagihan Pajak (3) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.” (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983). “Surat Tagihan Pajak (4) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.” (Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Tagged , , , , , , ,

S – Surat Setoran Pajak (1-4)

“Surat Setoran Pajak (1) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang di Kas Negara atau di tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Ke-uangan, dan/atau untuk melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.” (Pasal 1 Huruf i UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). “Surat Setoran Pajak (2) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.” (Pasal 1 Angka 1 Huruf I UU Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). “Surat Setoran Pajak (3) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.” (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983). “Surat Setoran Pajak (4) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Tagged , , , , , , ,