Tag Archives: UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

T – Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (1-5)

“Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN (1) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum). “Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN (2) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). “Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN (3) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.” (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). “Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN (4) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.”(Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum). “Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN (5) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.” (Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , ,

P – Penyelenggara Pemilihan Umum (1-2)

“Penyelenggara Pemilihan Umum (1) adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum). “Penyelenggara Pemilu (2) adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum).

Tagged , , , , ,
Advertisements