Tag Archives: UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

R – Rekomendasi (1-3)

“Rekomendasi (1) adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). “Rekomendasi (2) adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.” (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan). “Rekomendasi (3) adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Tagged , , , , , ,

P – Pengelolaan Keuangan Negara (1-2)

“Pengelolaan Keuangan Negara (1) adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). “Pengelolaan Keuangan Negara (2) adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan).

Tagged , , , , ,