Tag Archives: UU Nomor 15 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir

T – Tanah Kongsi (1-2)

“Tanah Kongsi (1) adalah bagian-bagian dari tanah partikelir yang tidak termasuk “tanah usaha.” (Pasal 1 Huruf d UU Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir). “Tanah Kongsi (2) adalah bagian-bagian dari tanah partikelir yang tidak termasuk “tanah usaha.” (Pasal 1 Angka 1 Huruf d UU Nomor 15 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir).

Advertisements
Tagged , , , , ,

H – Hak-Hak Pertuanan

“Hak-Hak Pertuanan adalah (1) hak untuk mengangkat atau mengesahkan pemilihan serta memperhentikan kepala-kepala kampung atau desa dan kepala-kepala umum, sebagai yang disebut dalam pasal 2 dan 3 dari S. 1880-150 dan pasal 41 sampai dengan 43 dari S. 1912-422; (2) hak untuk menuntut kerja paksa atau memungut uang pengganti kerja paksa dari penduduk, sebagai yang dise-but dalam pasal 30, 31, 32, 34, 35 dan 37 S. 1912-422; (3) hak mengadakan pungutan-pungutan, baik yang berupa uang atau hasil tanah dari penduduk, sebagai yang disebut dalam pasal 16 sampai dengan 27 dan 29 S. 1912-422; (4) hak untuk mendirikan pasar-pasar, memungut biaya pemakaian jalan dan penyeberangan, sebagai yang disebut dalam pasal 46 dan 47 S. 1912-422; (5) hak-hak yang menurut peraturan-peraturan lain dan/atau adat setempat, sederajat dengan yang disebut dalam sub b 1 sampai dengan b 4 ayat ini.” (Pasal 1 Angka 1 Huruf b UU Nomor 15 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir).

 

Tagged , , ,
Advertisements