Tag Archives: UU Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan

T – Tabungan (1-4)

“Tabungan (1) adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.” (Pasal 1 Huruf i UU Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan). “Tabungan (2) adalah sim-panan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan). “Tabungan (3) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan). “Tabungan (4) adalah simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.” (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).

Advertisements
Tagged , , , , , , ,

L – Lembaga Keuangan (1-2)

“Lembaga Keuangan (1) adalah lembaga keuangan non bank yang salah satu kegiatannya memberikan pembiayaan kepada Eksportir.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia). “Lembaga Keuangan (2) adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.” (Pasal 1 Huruf b UU Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan).

Tagged , , , , ,
Advertisements