Tag Archives: UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

S – Saksi (1-3)

“Saksi (1) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). “Saksi (2) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” (Pasal 1 Angka 27 UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer). “Saksi (3) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Tagged , , , , , ,

P – Perlindungan (1-3)

“Perlindungan (1) adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). “Perlindungan (2) adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban). “Perlindungan (3) adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.” (Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya).

Tagged , , , , , ,