Tag Archives: UU Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

S – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (1-19)

“Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (1) adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.” (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang APBN Tahun 2000). “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (2) adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.” (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001). “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (3) adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.” (Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002). “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (4) adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.” (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003). “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (5) adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.” (Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004). “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (6) adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi. (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (7) adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.” (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006). “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (8) adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.” (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007). “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (9) adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.” (Pasal 1 Angka 27 UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008). “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, selanjutnya disingkat SILPA (10) adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi. (Pasal 1 Angka 29 UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, selanjutnya disingkat SILPA (11) adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.” (Pasal 1 Angka 29 UU Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009). “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, selanjutnya disingkat SILPA (12) adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.” (Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010). “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, selanjutnya disingkat SILPA (13) adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.” (Pasal 1 Angka 1 ke-28 UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010). “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA (14) adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.” (Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011). “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA (15) adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.” (Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011). “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA (16) adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode laporan.” (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012). “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA (17) adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.” (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012). “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA (18) adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.” (Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012).  “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA (19) adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.” (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016).


Advertisements
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

S – Sisa Kredit Anggaran (1-15)

“Sisa Kredit Anggaran (1) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Anggaran 1994 /1995). “Sisa Kredit Anggaran (2) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 2 Tahun 1995 Tentang APBN Tahun 1995-1996). “Sisa Kredit Anggaran (3) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997). “Sisa Kredit Anggaran (4) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 6 Tahun 1997 Tentang APBN Tahun 1997/1998). “Sisa Kredit Anggaran (5) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999). “Sisa Kredit Anggaran (6) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembanguan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000). “Sisa Kredit Anggaran (7) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 2 Tahun 2000 Tentang APBN Tahun 2000). “Sisa Kredit Anggaran (8) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001). “Sisa Kredit Anggaran (9) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran berjalan.” (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002). “Sisa Kredit Anggaran (10) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir Tahun Anggaran.” (Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003). “Sisa Kredit Anggaran (11) adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004). “Sisa Kredit Anggaran (12) adalah sisa kewajiban pembiayaan program-program pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005). “Sisa Kredit Anggaran (13) adalah sisa kewajiban pembiayaan program-program pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006). “Sisa Kredit Anggaran (14) adalah sisa kewajiban pembiayaan program-program pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007). “Sisa Kredit Anggaran (15) adalah sisa kewajiban pembiayaan program-program pembangunan pada akhir tahun anggaran.” (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008).

 

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Advertisements