Tag Archives: UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

W – Warga Negara (1-15)

“Warga Negara (1) adalah warga negara Republik Indonesia.” (Pasal 1 Huruf d UU Nomor 19 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)). “Warga Negara (2) adalah warga negara Republik Indonesia.” (Pasal 1 UU Angka 14 Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia). “Warga Negara (3) adalah warga negara Republik Indonesia.” (Pasal 1 Huruf a UU Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). “Warga Negara (4) adalah warga negara Republik Indonesia.” (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). “Warga Negara (5) adalah warga negara Republik Indonesia.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobalisasi Dan Demobilisasi). “Warga Negara (6) adalah warga negara Republik Indonesia.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum). “Warga Negara (7) adalah warga negara Republik Indonesia.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji). “Warga Negara (8) adalah warga negara Republik Indonesia.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih). “Warga Negara (9) adalah warga negara Republik Indonesia.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara). “Warga Negara (10) adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). “Warga Negara (11) adalah warga negara Republik Indonesia.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia). “Warga Negara (12) adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia). “Warga Negara (13) adalah Warga Negara Indonesia.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji). “Warga Negara (14) adalah penduduk negara atau bangsa Indonesia berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, atau pewarganegaraan yang mempunyai hak dan kewajiban.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis). “Warga Negara (15) adalah warga negara Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial).

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

S – Setiap Orang (1-41)

“Setiap Orang (1) adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.” (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan). “Setiap Orang (2) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). “Setiap Orang (3) adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia). “Setiap Orang (4) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). “Setiap Orang (5) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). “Setiap Orang (6) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). “Setiap Orang (7) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). “Setiap Orang (8) adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.” (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). “Setiap Orang (9) adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.” (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional). “Setiap Orang (10) adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia). “Setiap Orang (11) adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). “Setiap Orang (12) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian). “Setiap Orang (13) adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.” (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). “Setiap Orang (14) adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.” (Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia). “Setiap Orang (15) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 61 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran). “Setiap Orang (16) adalah orang perseorangan atau Korporasi.” (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara). “Setiap Orang (17) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis). “Setiap Orang (18) adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi). “Setiap Orang (19) adalah orang perseoran atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 55 UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan). “Setiap Orang (20) adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.” (Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan). “Setiap Orang (21) adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.” (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan). “Setiap Orang (22) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 27 UU Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Metereologi, Klimatologi Dan Geofisika). “Setiap Orang (23) adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” (Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup). “Setiap Orang (24) adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). “Setiap Orang (25) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). “Setiap Orang (26) adalah orang perseorangan atau Korporasi.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). “Setiap Orang (27) adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.” (Pasal 1 Angka 35 UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya). “Setiap Orang (28) adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura). “Setiap Orang (29) adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.” (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial). “Setiap Orang (30) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kabupaten Mata Uang). “Setiap Orang (31) adalah orang perseorangan atau badan hukum.” (Pasal 1 Angka  19 UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang). “Setiap Orang (32) adalah orang perseorangan atau badan hukum.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara). “Setiap Orang (33) adalah orang perseorangan atau badan hukum.” (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun). “Setiap Orang (34) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan). “Setiap Orang (35) adalah orang perseorangan atau badan hukum.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). “Setiap Orang (36) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme). “Setiap Orang (37) adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” (Pasal 1 Angka 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). “Setiap Orang (38) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian).  “Setiap Orang (39) adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.” (Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan). “Setiap Orang (40) adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” (Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).  “Setiap Orang (41) adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” (Pasal 1 Angka 17Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).



Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Advertisements