Tag Archives: UU nomor 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda-duda pegawai

T – Tewas (1-3)

“Tewas (1) adalah (a) meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; (b) meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya; (c) meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas; (d) meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.” (Pasal 4 Huruf a-c UU Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda-Duda Pegawai). “Tewas (2) adalah (1)  meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; (2) meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; (3) meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; (4) meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.” (Pasal 1 Huruf h Angka 1-4 UU Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara). “Tewas (3) adalah hilangnya nyawa seseorang dalam melaksanakan Wajib Bakti berdasarkan perintah dinas, bukan akibat tindakan lawan.” (Pasal 25 UU Nomor 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih).

Advertisements
Tagged , , , , , ,

P – Pegawai Negeri (1-6)

“Pegawai Negeri (1) adalah pegawai yang diangkat sebagai pegawai Negeri tetap dan sementara.” (Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 1952 Tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil). “Pegawai Negeri (2) adalah mereka, yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, digaji menurut peraturan Pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan Negeri oleh pejabat Negara atau badan Negara yang berwenang.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 18 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian). “Pegawai Negeri (3) adalah pegawai negeri menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 263), kecuali anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.” (Pasal 3 Huruf a UU Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda-Duda Pegawai). “Pegawai Negeri (4)adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Pasal 1 Huruf a UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). “Pegawai Negeri (5) adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.” (Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). “Pegawai Negeri (6) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan).

Tagged , , , , , , , ,
Advertisements