Tag Archives: UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

W – Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia (1-2)

“Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia (1) adalah seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia dan paparan benua (continental shelf) kepulauan Indonesia.” (Pasal 2 Huruf k UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan). “Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia (2) adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.” (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi).

Tagged , , , , ,

P – Perusahaan Negara (1-2)

“Perusahaan Negara (1) adalah (a) Perusahaan Negara seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Negara yang berlaku; (b) Badan hukum yang seluruh modalnya berasal dari Negara.” (Pasal 2 Huruf l UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan). “Perusahaan Negara (2) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara).

Tagged , , , , ,