Tag Archives: UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

T – Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (1-5)

“Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN (1) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum). “Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN (2) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). “Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN (3) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.” (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). “Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN (4) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.”(Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum). “Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN (5) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.” (Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Tagged , , , , , , , , , ,

P – Peserta Pemilu (1-3)

“Peserta Pemilu (1) adalah partai politik dan perseorangan calon anggota DPD.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). “Peserta Pemilu (2) adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.” (Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). “Peserta Pemilu (3) adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.” (Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Tagged , , , , , , , ,