Tag Archives: UU Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995

S – Sektor (1-11)

“Sektor (1) adalah kumpulan subsektor.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995). “Sektor (2) adalah kumpulan subsektor.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 2 Tahun 1995 Tentang APBN Tahun 1995-1996). “Sektor (3) adalah kumpulan subsektor.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997). “Sektor (4) adalah kumpulan subsektor.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 6 Tahun 1997 Tentang APBN Tahun 1997/1998). “Sektor (5) adalah kumpulan subsektor.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999). “Sektor (6) adalah kumpulan subsektor.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000). “Sektor (7) adalah kumpulan subsektor.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 2 Tahun 2000 Tentang APBN Tahun 2000). “Sektor (8) adalah kumpulan subsektor.” (Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001). “Sektor (9) adalah kumpulan subsektor.” (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002). “Sektor (10) adalah kumpulan subsektor.” (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003). “Sektor (11) adalah kumpulan subsektor.” (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004).

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

P – Pengeluaran Rutin (1-11)

“Pengeluaran Rutin (1) adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995). “Pengeluaran Rutin (2) adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 2 Tahun 1995 Tentang APBN Tahun 1995-1996). “Pengeluaran Rutin (3) adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997). “Pengeluaran Rutin (4) adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 6 Tahun 1997 Tentang APBN Tahun 1997/1998). “Pengeluaran Rutin (5) adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/ 1999). “Pengeluaran Rutin (6) adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000). “Pengeluaran Rutin (7) adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat dan daerah, pembayaran bunga atas utang dalam negeri, pembayaran bunga atas utang luar negeri, serta pembiayaan subsidi.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 2 Tahun 2000 Tentang APBN Tahun 2000). “Pengeluaran Rutin (8) adalah semua pengeluaran Negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri, pembayaran bunga atas utang luar negeri, serta pembiayaan subsidi.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 35 Tahun 2000 Tentang APBN Tahun 2001). “Pengeluaran Rutin (9) adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri, pembayaran bunga atas utang luar negeri, pembayaran subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002). “Pengeluaran Rutin (10) adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri, pembayaran bunga atas utang luar negeri, pembayaran subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003). “Pengeluaran Rutin (11) adalah semua pengeluaran Negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri dan utang luar negeri, pembayaran subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004).

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,