Tag Archives: UU Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995

S – Subsektor (1-11)

“Subsektor (1) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995). “Subsektor (2) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 2 Tahun 1995 Tentang APBN Tahun 1995-1996). “Subsektor (3) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997). “Subsektor (4) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 6 Tahun 1997 Tentang APBN Tahun 1997/1998). “Subsektor (5) adalah kumpulan Program.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999). “Subsektor (6) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000). “Subsektor (7) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 2 Tahun 2000 Tentang APBN Tahun 2000). “Subsektor (8) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001). “Subsektor (9) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002). “Subsektor (10) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003). “Subsektor (11) adalah kumpulan program.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004).

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

S – Sisa Anggaran Lebih (1-6)

“Sisa Anggaran Lebih (1) adalah selisih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995). “Sisa Anggaran Lebih (2) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 2 Tahun 1995 Tentang APBN Tahun 1995-1996). “Sisa Anggaran Lebih (3) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997). “Sisa Anggaran Lebih (4) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 6 Tahun 1997 Tentang APBN Tahun 1997/1998). “Sisa Anggaran Lebih (5) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999). “Sisa Anggaran Lebih (6) adalah selisih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000).

Tagged , , , , , , , , ,