Tag Archives: UU Darurat No. 38 Tahun 1950 Tentang Tambahan dan Perubahan UU Pajak Peredaran 1950 Sebagai UU

P – Penggantian (1-5)

“Penggantian (1) adalah nilai berupa uang yang dipenuhi oleh penerima jasa atau pihak ketiga karena jasa itu.” (Pasal 1 Angka 1 ke-7 Nomor 25 Tahun 1953 Tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950 dan UU Darurat No. 38 Tahun 1950 Tentang Tambahan dan Perubahan UU Pajak Peredaran 1950 Sebagai UU). “Penggantian (2) adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.” (Pasal 1 Huruf p UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). “Penggantian (3) adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi Jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.” (Pasal 1 Huruf d Angka 2 Huruf p UU Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Pen-jualan Atas Barang Mewah). “Penggantian (4) adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atas seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.” (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). “Penggantian (5) adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak, atau Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima jasa karena pemanfaatan jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean.” (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah).

Tagged , , , , , , , ,

B – Barang-Barang yang Berada dalam Peredaran Bebas

“Barang-Barang yang Berada dalam Peredaran Bebas adalah semua barang-barang yang berada di Indonesia, terkecuali barang-barang yang berada dalam daerah pabean berasal dari luar daerah itu, selama syarat-syarat untuk memasukkannya tidak dipenuhi.” (Pasal 1 Angka 1 ke-4 Nomor 25 Tahun 1953 Tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950 dan UU Darurat No. 38 Tahun 1950 Tentang Tambahan dan Perubahan UU Pajak Peredaran 1950 Sebagai UU).

Tagged , , ,