Tag Archives: Pengertian Peraturan Daerah

P – Peraturan Daerah (1-7)

“Peraturan Daerah (1) adalah peraturan dari daerah swatantra untuk mana pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu diadakan.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 19 Tahun 1956 Tentang Pemilihan Anggota DPRD). “Peraturan Daerah (2) adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). “Peraturan Daerah (3) adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan).  “Peraturan Daerah (4) adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). “Peraturan Daerah (5) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). “Peraturan Daerah (6) adalah peraturan perundang-undangan Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan persetujuan bersama Gubernur.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia). “Peraturan Daerah (7) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

Tagged , , , , , , , , , ,