“Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung.” (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua).
Penelitihukum.org 