“Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).
“Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa (1) adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian). “Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa (2) adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.” (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).
Penelitihukum.org 