Sikap Perubahan Iklim di Pilgub DKI Jakarta

Oleh: Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D.

(Peneliti Hukum Perubahan Iklim)

Tidak ada satupun cagub dan cawagub Jakarta yang secara eksplisit memasukkan frasa “perubahan iklim” dalam dokumen visi, misi, dan program kerja mereka. Hal ini patut disayangkan karena persoalan perubahan iklim masih belum menjadi fokus utama para cagub dan cawagub. Padahal dampak perubahan iklim dapat merusak pelaksanaan visi, misi, dan program kerja siapapun cagub dan cawagub yang terpilih nanti.

Menurut publikasi World Economic Forum berjudul The Global Risks Report 2016 kegagalan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan ancaman terbesar bagi perekonomian secara global. Jakarta sebagai kota besar dunia tidak boleh tidak turut ambil bagian dalam penanganan persoalan perubahan iklim.

 

Sikap Implisit

Walaupun tidak ada frasa “perubahan iklim” dalam dokumen visi, misi, dan program kerja para cagub dan cawagub, bukan berarti upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak didukung oleh para cagub dan cawagub. Hanya saja dukungan para cagub dan cawagub tersebut dalam dokumen visi, misi, dan program kerja masing-masing masih bersifat implisit dan belum menjadikan upaya penanganan perubahan iklim sebagai salah satu pedoman utama dalam menjalankan program kerja.

Agus-Sylvi menyadari hak generasi akan datang untuk hidup nyaman di Jakarta dengan mendukung pembangunan berkelanjutan. Agus-Sylvi memiliki misi “Mewujudkan ‘Jakarta Hijau’ (Green Jakarta) […]”. Untuk melaksanakan misi tersebut Agus-Sylvi antara lain menginginkan ruang terbuka hijau di Jakarta menjadi di atas 15% dari saat ini yang Agus-Sylvi katakan baru di bawah 10%.

Salah satu misi Ahok-Djarot adalah penataan kota Jakarta dengan memerhatikan aspek “keberlangsungan lingkungan”. Ahok-Djarot ingin mempercepat pengadaan ruang terbuka hijau di Jakarta sebesar 30%. Selain itu, Ahok-Djarot memiliki komitmen antara lain dalam pemberian insentif terhadap green building yang mampu mengurus secara mandiri limbahnya.

Anies-Sandi dalam salah satu misinya berkomitmen untuk “Membangun lingkungan kota Jakarta secara berkelanjutan […]”. Hampir serupa dengan Agus-Sylvi, konsep “berkelanjutan” dari Anies-Sandi ditujukan demi generasi akan datang. Untuk mengimplementasikan konsep tersebut, Anies-Sandi antara lain menginginkan lingkungan yang hijau untuk menangani permasalahan banjir.

Hampir seluruh emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan di Jakarta pada tahun 2010 dan diprediksikan juga untuk tahun 2020 berasal dari emisi berbasis energi (www.sekretariat-rangrk.org). Oleh karena itu bagaimana komitmen para cagub dan cawagub dalam program kerja terkait penghematan energi menentukan keberhasilan penanganan persoalan perubahan iklim.

Misalnya dalam konteks energi yang dihasilkan oleh kegiatan transportasi, seluruh cagub dan cawagub sama-sama mendorong peningkatan transportasi publik. Agus-Sylvi ingin mengatur manajemen lalu lintas, memperbaiki infrastruktur jalan, memperbanyak feeder untuk Transjakarta, dan membangun parkir vertikal untuk mengurangi waktu tempuh pengguna jalan sebesar 10-20%. Ahok-Djarot memiliki rencana spesifik seperti mengoperasikan MRT Tahap 1 di tahun 2019, menambah 3.000 bus, membangun koridor LRT sepanjang 110 kilometer, dan memperbaiki 1.413 halte bus. Anies-Sandi antara lain menawarkan sistem berbagi kendaraan (carpooling) menggunakan aplikasi dengan kompensasi tunai bagi penggunanya, membangun infrastruktur pengurai macet, mempercepat pembangunan MRT, dan meningkatkan kualitas serta kuantitas angkutan umum.

Pengurangan penggunaan transportasi pribadi akan memberikan dampak positif dalam mengurangi emisi GRK. Namun demikian, penting digarisbawahi para cagub dan cawagub harus mengusung peningkatan transportasi publik yang rendah emisi GRK dan sesuai dengan semangat penanganan perubahan iklim.

 

Peningkatan Sikap

Terdapat sejumlah cara untuk meningkatkan sikap para cagub dan cawagub, terutama cagub dan cawagub yang akan terpilih di tahun 2017, untuk lebih mendukung penanganan persoalan perubahan iklim.

Pertama, cagub dan cawagub terpilih perlu untuk menetapkan berapa persen tingkat emisi GRK yang ingin diturunkan terlebih dahulu, lalu hal ini diakomodir dengan program kerja dan produk hukum serta kebijakan yang tepat. Pemprov DKI Jakarta dalam Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK berkomitmen menurunkan emisi GRK Jakarta sebesar 30% di tahun 2030 (www.bplhd.jakarta.go.id). Dikarenakan jabatan cagub dan cawagub pada Pilgub 2017 hanya berlangsung pada tahun 2017-2022, maka para cagub dan cawagub perlu juga memikirkan target optimal pengurangan emisi GRK pada tahun 2022 dengan pembahasan bagaimana mencapainya secara detail mulai dari tahun 2017.

Kedua, cagub dan cawagub terpilih harus dapat berkolaborasi secara maksimal dengan pihak swasta dan masyarakat baik dalam konteks nasional maupun internasional untuk melaksanakan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pelaksanaan program kerja perubahan iklim akan lebih mudah dilaksanakan dengan dukungan serta partisipasi banyak pihak.

Ketiga, cagub dan cawagub terpilih harus kreatif dalam membuat program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Misalnya, di era “Internet of Things” yang semakin mencengkeram masyarakat, cagub dan cawagub terpilih harus dapat memadukan teknologi internet dalam menjalankan program kerja penanganan perubahan iklim.

Keempat, siapapun cagub dan cawagub terpilih harus aktif berbicara dalam forum nasional dan internasional mengenai pendukungan penanganan perubahan iklim. Sikap perubahan iklim Jakarta dapat menjadi lokomotif penggerak bukan hanya bagi kota-kota di Indonesia, namun juga bagi kota-kota di negara lain.

 

Keterangan: Artikel ini mulai ditulis pada bulan November 2016.