Category Archives: G

G – Gugatan Perwakilan (1-2)

“Gugatan Perwakilan (1) adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.” (Pasal 1 Angka 37 UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). “Gugatan Perwakilan (2) adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.” (Pasal 1 Angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).

Advertisements
Tagged , , , ,

G – Gugatan (1-7)

“Gugatan (1) adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). “Gugatan (2) adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak). “Gugatan (3) adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.” (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). “Gugatan (4)adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi untuk mendapatkan putusan.” (Pasal 1 Angka 36 UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer). “Gugatan Atau Sanggahan (5) adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.” (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). “Gugatan (6) adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak). “Gugatan (7) adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negaradan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.” (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha).

 

Tagged , , ,
Advertisements