P – Peraturan Perundang-undangan (1-3)

“Peraturan Perundang-undangan (1) adalah Peraturan Pemerintah dan/atau undang-undang serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kekuatan hukum yang setingkat dengan Peraturan Pemerintah dan undang-undang. Dan jika disebutkan “peraturan yang lebih tinggi tingkatannya” diartikan juga termasuk peraturan-peraturan daerah atasan dari Desapraja.” (Pasal 2 Huruf f UU Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia). “Peraturan Perundang-undangan (2) adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). “Peraturan Perundang-undangan (3) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Advertisements
Tagged , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: