P – Penyidik (1-9)

“Penyidik (1) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). “Penyidik (2) adalah (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.” (Pasal 6 Angka 1 Huruf a-b UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). “Penyidik (3) adalah penyidik anak.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak). “Penyidik (4) adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). “Penyidik (5) adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). “Penyidik (6) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). “Penyidik (7) adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” (Pasal 1 Angka 35 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). “Penyidik (8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 173 Angka 2 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). “Penyidik (9) adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.” (Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kabupaten Mata Uang).

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: