P – Pengadilan Negeri (1-5)

“Pengadilan Negeri (1) adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat di mana dilakukan pelaksanaan surat paksa.” (Pasal 1 Huruf d UU Nomor 19 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84 Sebagai Undang-Undang)). “Pengadilan Negeri (2) adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa).¬†“Pengadilan Negeri (3) adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.” (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). “Pengadilan Negeri (4) adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). “Pengadilan Negeri (5) adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa).

Tagged , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: