P – Pembiayan Dalam Negeri (1-18)

Pembiayaan Dalam Negeri (1) adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non-perbankan dalam negeri yang meliputi privatisasi, penjualan obligasi dalam negeri, dan penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi. (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang APBN Tahun 2000). Pembiayaan Dalam Negeri (2) adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non-perbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan obligasi dalam negeri, dan penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi. (Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001). Pembiayaan Dalam Negeri (3) adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non-perbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan obligasi dalam negeri, dan penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi. (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002). Pembiayaan Dalam Negeri (4) adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non-perbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan surat utang negara, dan penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi. (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003). Pembiayaan Dalam Negeri (5) adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non-perbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi, dan penjualan surat utang negara. (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004). Pembiayaan Dalam Negeri (6) adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam negeri, hasil privatisasi, penjualan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan surat utang Negara. (Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005). Pembiayaan Dalam Negeri (7) adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non-perbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi, dan surat utang Negara. (Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006). Pembiayaan Dalam Negeri (8) adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non-perbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi, surat utang negara, dan dukungan infrastruktur. (Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007). Pembiayaan Dalam Negeri (9) adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non-perbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi, surat utang negara, dan dana investasi pemerintah. (Pasal 1 Angka 29 UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008). Pembiayaan Dalam Negeri (10) adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dan perbankan dan non-perbankan dalam negeri yang terdiri dari hasil privatisasi, hasil pengelolaan aset, surat berharga negara, dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari dana investasi pemerintah, dan dana bergulir. (Pasal 1 Angka 31 UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009). Pembiayaan Dalam Negeri (11) adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non-perbankan dalam negeri yang terdiri dari penerimaan privatisasi, hasil pengelolaan aset, surat berharga negara (netto), dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari dana investasi pemerintah dan restrukturisasi BUMN. (Pasal 1 Angka 31 UU Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009). Pembiayaan Dalam Negeri (12) adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non-perbankan dalam negeri yang terdiri atas hasil privatisasi, hasil pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas danainvestasi Pemerintah, dana bergulir, kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah, penyertaanmodal negara, dan cadangan pembiayaan. (Pasal 1 Angka 30 UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010). Pembiayaan Dalam Negeri (13) adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang terdiri atas hasil pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas dana investasi Pemerintah, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah, penyertaan modal negara, pinjaman kepada PT PLN (Persero), dan cadangan pembiayaan. (Pasal 1 Angka 1 ke-30 UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010). Pembiayaan Dalam Negeri (14) adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non-perbankan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, Rekening Kas Umum Negara untuk pembiayaan kredit investasi Pemerintah, saldo anggaran lebih, aklimatisasi, hasil pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas dana investasi Pemerintah, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah, dan penyertaan modal negara. (Pasal 1 Angka 31 UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011). Pembiayaan Dalam Negeri (15) adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non-perbankan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, rekening kas umum negara untuk pembiayaan kredit investasi Pemerintah, saldo anggaran lebih, rekening cadangan dana reboisasi, privatisasi, hasil pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi pengeluaran pembiayaan yang meliputi rekening pembangunan hutan, dana investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah. (Pasal 1 Angka 31 UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011). Pembiayan Dalam Negeri (16) adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non-perbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi dengan pengeluaran biaya, yang meliputi dana investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah. (Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012). Pembiayaan Dalam Negeri (17) adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, yang meliputi dana investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah. (Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012). Pembiayaan Dalam Negeri (18) adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, yang meliputi dana investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah. (Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012).

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: